Petunjuk Pembuatan Nomor Seri Madrasah 2008 Ed. Revisi

BUKU PANDUAN 

PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK 

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN 2008 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

DEPARTEMEN AGAMA R.I  

TAHUN 2008

EDISI REVISI i

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan Buku Panduan 

Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008. Kehadiran buku ini 

merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di dalam meningkatkan tata 

kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi binaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.  

Dengan berbagai pertimbangan seperti makin pesatnya perkembangan lembaga 

pendidikan Islam, terbitnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta makin maraknya pemekaran wilayah di sebagian 

wilayah Indonesia, kami memandang perlu untuk melakukan pemutakhiran terhadap buku 

panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam yang sudah ada selama ini.  

Buku panduan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait baik di pusat 

maupun daerah sebagai acuan pada saat akan memberikan sebuah identitas unik yakni nomor 

statistik bagi suatu lembaga pendidikan Islam.  

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada 

seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif membantu dalam proses penyusunan buku 

panduan ini. 

Jakarta,    Desember 2008 

 A.n. Direktur Jenderal,  

Sekretaris, 

Dr. H. Affandi Mochtar, MA 

NIP. 196202121988031005  ii

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar .................................................................................................. i 

Daftar Isi ........................................................................................................... ii 

Surat Keputusan Direktur Jenderal ...................................................................... iii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ................................................................................. 1 

B. Dasar Hukum ................................................................................... 1 

C. Tujuan ............................................................................................ 2 

D. Peta Pendidikan Islam ....................................................................... 2 

E. Sasaran ........................................................................................... 3 

F. Pengertian Istilah ............................................................................. 3 

BAB II SISTEMATIKA NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

A. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan  

 Pendidikan Diniyah ........................................................................... 5 

B. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren ............................................. 7 

BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

A. Penanggung Jawab dalam Penyusunan Nomor Statistik ...................... 9 

B. Waktu Penyusunan dan Sosialisasi Nomor Statistik ............................. 9 

C. Masa Berlaku Nomor Statistik Baru .................................................... 10 

D. Pemberian Nomor Statistik Lembaga Baru .......................................... 10 

E. Penutupan Lembaga ........................................................................ 10 

F. Penggabungan (Merger) Lembaga .................................................... 11 

G. Perubahan Nomor Statistik ................................................................ 11 

 1. Perubahan Status Lembaga (Penegerian Lembaga; atau Alih  

  Status PTAIN) ............................................................................ 11 

 2. Pemekaran Wilayah (Provinsi; Kabupaten/Kota) ........................... 12 

H. Contoh Penyusunan Nomor Statistik .................................................. 13 

I. Contoh Perubahan Nomor Statistik Akibat Perubahan Status 

 Lembaga ......................................................................................... 15 

J. Diagram Alur Penyusunan Nomor Statistik ......................................... 16 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................................ 18 

I. Tabel Daftar Nama dan Kode Provinsi ........................................................ 19 

II. Tabel Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota ............................................ 21 

III. Tabel Laporan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan ................. 55 

IV. Tabel Laporan Perubahan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan .................... 69 

V. Tabel Laporan Penghapusan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan ............... 71 iii

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

NOMOR: DJ.I/456A/2008  

TENTANG 

PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK 

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, 

Menimbang :   a.  bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas  lembaga 

pendidikan Islam dipandang perlu untuk  meningkatkan tata 

kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam ; 

b. bahwa dalam upaya mencapai  tujuan sebagaimana tersebut 

pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan 

penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam 

di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 

Agama; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada  huruf a dan huruf   b di atas, maka perlu ditetapkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 

Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan 

Islam.  

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003  Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia  Nomor 4301); 

 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Pra Sekolah; 

 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Dasar; iv

 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Menengah; 

 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 

7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama; 

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang 

Petunjuk Organisasi Departemen Agama; 

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama 

Propinsi dan  Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama 

RI Nomor 480 Tahun 2003; 

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 

Memperhatikan :  Hasil rapat koordinasi dengan para direktur di Jajaran Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam serta masukan dan saran para Kepala 

Bidang Madrasah, Pekapontren dan Kependais pada acara 

penguatan tenaga pengelola data lembaga pendidikan tahun 2008 

di beberapa cluster; 

  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK 

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

KESATU  : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada para pengelola lembaga pendidikan Islam di  

Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadikan panduan v

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini sebagai 

pedoman dalam Penyusunan Nomor Statistik. 

KETIGA : Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini 

tetap berlaku selama belum ada panduan yang baru. 

KEEMPAT : Hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyusunan nomor statistik yang 

belum diatur dalam panduan diatur secara mandiri oleh Kandepag 

Kabupaten/Kota dan Kanwil Departemen Agama. 

KELIMA : Hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan nasional akan diatur oleh 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal  : 23 Desember 2008 

DIREKTUR JENDERAL, 

  

MOHAMMAD ALI Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  1

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi di lingkungan Departemen 

Agama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, ketenagaan, serta 

sarana dan prasarana merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus 

guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

baik di bidang pendidikan maupun bidang agama. 

2. Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam yang  berada di bawah binaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas, juga baik dari jumlah maupun jenisnya, tentunya harus diimbangi 

dengan peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga-lembaga 

pendidikan Islam tersebut.  

3. Seiring dengan maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota di sebagian wilayah Indonesia, maka  perlu dilakukan penyesuaian 

dan penyempurnaan terhadap buku panduan penyusunan  Nomor Statistik Lembaga 

Pendidikan Islam yang selama ini berlaku. 

4. Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan  pelaksanaan administrasi 

pada lembaga pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan 

ulang terhadap Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam bagi setiap jenis lembaga 

pendidikan yang menjadi binaan Direktorat Jenderal  Pendidikan Islam, Departemen 

Agama di seluruh wilayah Indonesia. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional 

Pendidikan. 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama. 

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi 

Departemen Agama. 

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Agama. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  2

C. Tujuan 

Tujuan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam adalah: 

1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan 

Islam secara nasional. 

2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya. 

3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam. 

4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam. 

D. Peta Pendidikan Islam 

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, lembaga  pendidikan Islam dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Pendidikan umum berciri khas Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur 

formal dan non/in-formal; 

2. Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan 

pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/in-formal. 

Untuk lebih jelasnya pengelompokkan lembaga pendidikan Islam dapat dilihat pada tabel 

peta pendidikan Islam berikut ini: 

Tabel 1.  Peta Pendidikan Islam 

Paket A,

Paket B,

Wajar

Dikdas

Salafiyah

Ula dan

Wustha

Dasar

PAUD RA

Diniyah 

Athfal

MI, MTs

Diniyah Ula, 

Diniyah 

Wustha

DT 

Awwaliyah, 

DT Wustha

Ma'had 

Takhassus

DT Ulya Muadalah

Pengajian 

Kitab Ulya

Pengajian 

Kitab Ibtidai 

& Tsanawi

Menengah MA, MA Kej. Paket C Diniyah Ulya

 Non/InFormal 

Tanpa 

Jenjang 

 Formal 

 Non/InFormal 

Tinggi PT Islam Ma'had Aly DT Aly

Majelis 

Taklim, TKQ, 

TQA, TPQ, 

dll

 Formal 

 Non/InFormal 

 Formal 

 Non/InFormal 

Berjenjang 

 Pendidikan Umum Berciri 

Khas Islam 

 Pendidikan Keagamaan Islam 

 Diniyah  Pondok Pesantren 

Jenjang

JenisBuku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  3

E. Sasaran 

Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran penyusunan Nomor Statistik Lembaga 

Pendidikan Islam meliputi:  

1. Lembaga pendidikan umum berciri khas Islam pada jalur formal, terdiri dari 

Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN, PTAIS) 

serta Fakultas berciri agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta, yang sudah 

memiliki ijin operasional dari Departemen Agama. 

2. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur formal, terdiri dari Diniyah Athfal (DA), 

Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Ulya (DUy) dan Ma’had Aly yang 

sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama. 

3. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal berjenjang, terdiri dari Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Diniyah Takmiliyah 

Ulya (DTU), dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTA) yang sudah memiliki ijin operasional 

dari Departemen Agama.  

4. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal tanpa jenjang, terdiri dari Taman 

Kanak-kanak al-Qur’an (TKQ), Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA), Taman Pendidikan alQur’an (TPQ) dan Majelis Taklim (MT) yang sudah memiliki ijin operasional dari 

Departemen Agama.  

5. Lembaga pendidikan Pondok Pesantren baik pada jalur formal maupun non-formal, 

terdiri dari Pondok Pesantren beserta program-program pendidikan keagamaan Islam 

dan program pendidikan umum non-formal yang diselenggarakan di dalamnya, 

seperti Pengajian Kitab Ibtidai, Pengajian Kitab Tsanawi, Pengajian Kitab Ulya, 

Ma’had Takhassus, Muadalah, Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B 

dan Paket C yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.  

F. Pengertian Istilah 

Penyebutan dan pengertian istilah nomor statistik untuk masing-masing lembaga 

pendidikan Islam yang diatur dalam panduan ini meliputi:  

1. Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) merupakan nomor 

identitas yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD), yaitu Raudhatul Athfal (RA) dan Diniyah Athfal (DA). 

2. Nomor Statistik Madrasah (NSM) merupakan nomor identitas yang 

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). 

3. Nomor Statistik Diniyah Formal (NSDF) merupakan nomor identitas yang 

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW) dan 

Diniyah Ulya (DUy). Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  4

4. Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah (NSDT) merupakan nomor identitas yang 

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah 

Takmiliyah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy). 

5. Nomor Statistik Pendidikan al-Qur’an (NSPQ) merupakan nomor identitas yang 

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak al-Qur’an (TKQ), 

Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA) dan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ). 

6. Nomor Statistik Majelis Taklim (NSMT) merupakan nomor identitas yang 

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Majelis Taklim. 

7. Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) merupakan nomor identitas yang 

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Pondok Pesantren. 

8. Nomor Statistik Pendidikan Tinggi Islam (NSPTI) merupakan nomor identitas 

yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan tinggi Islam, yang terdiri dari UIN, 

IAIN, STAIN, PTAIS, Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta, 

Ma’had Aly dan Diniyah Takmiliyah Aly. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  5

BAB II 

SISTEMATIKA NOMOR STATISTIK  

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam merupakan serangkaian angka-angka yang 

membentuk suatu kesatuan utuh sehingga dapat dijadikan sebagai identitas yang unik dari 

sebuah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam, Departemen Agama. Fungsi utama dari nomor statistik ini adalah sebagai identitas 

pembeda antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya. Secara umum, 

sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam dibagi menjadi 2 kelompok, 

yaitu: 

1. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan Pendidikan Diniyah 

2. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren 

A. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan Pendidikan Diniyah 

Sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga 

pendidikan umum berciri khas Islam formal dan pendidikan Diniyah dapat diilustrasikan sebagai 

sebuah kotak panjang yang terbagi menjadi 12 (duabelas) kotak kecil. Setiap kotak kecil hanya 

boleh diisi 1 (satu) angka, antara 0 sampai 9, dan tidak diperbolehkan ada kotak yang kosong. 

Sistematika penomoran tersebut akan membentuk serangkaian angka yang terdiri dari 12 

(duabelas) digit dan bersifat unik, dengan keterangan sebagai berikut: 

• tiga angka pertama (kotak ke-1, 2, dan 3) adalah kode jenis lembaga. 

• satu angka berikutnya (kotak ke-4) adalah kode status lembaga. 

• dua angka berikutnya (kotak ke-5 dan 6) adalah kode provinsi. 

• dua angka berikutnya (kotak ke-7 dan 8) adalah kode kabupaten/kota. 

• empat angka terakhir (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) adalah nomor urut lembaga 

menurut jenis dan statusnya di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Untuk lebih jelasnya sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam 

untuk lembaga pendidikan umum berciri khas Islam formal dan pendidikan Diniyah dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

  1   2 3  4 5 6   7 8  9   10   11 12 

            

   Kode Jenis Lembaga   Kode Provinsi   

   Kode Status   Kode Kabupaten/  Nomor Urut 

     Lembaga Kota Lembaga Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  6

Kode-kode yang digunakan untuk masing-masing kotak adalah sebagai berikut: 

Kode jenis lembaga (kotak ke-1, 2, dan 3), diisi dengan kode: 

101 = Raudhatul Athfal (RA) 

111 = Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

121 = Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

131 = Madrasah Aliyah (MA) 

141 = Universitas Islam 

142 = Institut Agama Islam 

143 = Sekolah Tinggi Agama Islam 

144 = Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta 

201 = Diniyah Athfal (DA) 

211 = Diniyah Ula (DU) 

221 = Diniyah Wustha (DW) 

231 = Diniyah Ulya (DUy) 

241 = Ma’had Aly (MAy) 

311 = Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA) 

321 = Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) 

331 = Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy) 

341 = Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy) 

401 = Taman Kanak-kanak al-Qur’an (TKQ)  

411 = Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ)  

421 = Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA) 

431 = Majelis Taklim (MT) 

Kode status lembaga (kotak ke-4), diisi dengan kode: 

1 = Negeri 2 = Swasta 

Kode provinsi (kotak ke-5 dan 6), diisi dengan kode wilayah provinsi yang dapat 

dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran I). 

Kode kabupaten/kota (kotak ke-7 dan 8), diisi dengan kode wilayah kabupaten/kota 

yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran II). 

Nomor urut lembaga (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) merupakan penomoran yang 

disusun oleh pihak penanggungjawab penyusunan nomor statistik untuk setiap 

lembaga yang ada di wilayahnya. Nomor urut ini merupakan nomor yang diurut dari 

yang terkecil 0001, 0002, 0003, … dst … sampai dengan 9999, dan disusun menurut Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  7

jenis lembaga serta status lembaga. Artinya untuk setiap jenis lembaga (RA, MI, MTs, 

dst..) selalu dimulai dari angka 0001. Untuk jenis  lembaga yang sama, jika berbeda 

statusnya, pemberian nomor urut dapat dimulai lagi dari angka 0001. 

B. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren 

Sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga 

pendidikan pondok pesantren dapat diilustrasikan sebagai sebuah kotak panjang yang terbagi 

menjadi 12 (dua belas) kotak kecil. Setiap kotak kecil hanya boleh diisi 1 (satu) angka, antara 0 

sampai 9, dan tidak diperbolehkan ada kotak yang kosong. Sistematika penomoran tersebut 

akan membentuk serangkaian angka yang terdiri dari  12 (dua belas) digit dan bersifat unik, 

dengan keterangan sebagai berikut: 

• satu angka pertama (kotak ke-1) adalah kode Pondok Pesantren. 

• satu angka berikutnya (kotak ke-2) adalah kode keberadaan program Pengajian Kitab 

(Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma’had Takhassus) di pondok pesantren. 

• satu angka berikutnya (kotak ke-3) adalah kode keberadaan program Muadalah di 

pondok pesantren. 

• satu angka berikutnya (kotak ke-4) adalah kode keberadaan program Pendidikan 

Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B dan Paket C) di 

pondok pesantren. 

• dua angka berikutnya (kotak ke-5 dan 6) adalah kode provinsi. 

• dua angka berikutnya (kotak ke-7 dan 8) adalah kode kabupaten/kota. 

• empat angka terakhir (kotak ke-9, 10, 11 dan 12 ) adalah nomor urut pondok 

pesantren di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Untuk lebih jelasnya sistematika penyusunan nomor statistik untuk lembaga pendidikan 

Pondok Pesantren dapat digambarkan sebagai berikut: 

  1   2 3  4 5 6   7 8  9   10   11 12 

            

                 Kode          Kode       Kode Nomor Urut 

                  PP          Muadalah         Provinsi   Lembaga 

                  

  Kode          Kode Kode Kab./Kota   

                       Pengajian   Pendidikan 

     Kitab      Kesetaraan 

Kode-kode yang digunakan untuk masing-masing kotak adalah sebagai berikut: 

Kode Pondok Pesantren (kotak ke-1), diisi dengan kode: 

5 = Pondok Pesantren (PP) Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  8

Kode keberadaan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma’had 

Takhassus) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 2), diisi dengan 

kode: 

0 = Tidak Ada 1 = Ada 

Kode keberadaan program Muadalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren 

(kotak ke- 3), diisi dengan kode: 

0 = Tidak Ada 2 = Ada 

Kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah 

Ula/Wustha, Paket A, Paket B dan Paket C) yang diselenggarakan oleh pondok 

pesantren (kotak ke- 4), diisi dengan kode: 

0 = Tidak Ada 3 = Ada 

Kode provinsi (kotak ke-5 dan 6), diisi dengan kode wilayah provinsi yang dapat 

dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran I). 

Kode kabupaten/kota (kotak ke-7 dan 8), diisi dengan kode wilayah kabupaten/kota 

yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran II). 

Nomor urut lembaga (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) merupakan penomoran yang 

disusun oleh pihak penanggungjawab penyusunan nomor statistik untuk setiap 

pondok pesantren yang ada di wilayahnya. Nomor urut ini merupakan nomor yang 

diurut dari yang terkecil 0001, 0002, 0003, … dst … sampai dengan 9999.  Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  9

BAB III 

PROSEDUR PENYUSUNAN  

NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

A. Penanggung Jawab dalam Penyusunan Nomor Statistik 

Pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam proses penyusunan dan penetapan nomor 

statistik bagi setiap Lembaga Pendidikan Islam adalah: 

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam 

melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik  untuk lembaga-lembaga 

pendidikan Islam di bawah ini, dengan dibantu oleh:

Kepala Seksi Mapenda/Kependais/TOS dalam melakukan  penyusunan nomor 

statistik bagi lembaga Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. 

Kepala Seksi Pekapontren/Kependais/TOS dalam melakukan penyusunan nomor 

statistik bagi lembaga Diniyah Athfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha 

(DW), Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), 

Taman Kanak-kanak al-Qur’an (TKQ), Ta’limul Qur’an  lil ’Aulad (TQA), Taman 

Pendidikan al-Qur’an (TPQ), Majelis Taklim (MT), dan  Pondok Pesantren (PP) 

yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. 

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi bertanggungjawab dalam 

melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik  untuk lembaga-lembaga 

pendidikan di bawah ini, dengan dibantu oleh: 

Kepala Bidang Mapenda/Kependais/TOS pada Kanwil Departemen Agama Provinsi 

yang bersangkutan dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi Madrasah 

Aliyah (MA) yang ada di wilayahnya. 

Kepala Bidang Pekapontren/Kependais/TOS pada Kanwil Departemen Agama 

Provinsi yang bersangkutan dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi 

Diniyah Ulya (DUy) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy) yang ada di wilayahnya. 

3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan 

dan penetapan nomor statistik bagi UIN, IAIN, STAIN, PTAIS dan Fakultas Agama 

Islam pada Perguruan Tinggi Umum swasta di seluruh wilayah Indonesia.  

4. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertanggungjawab dalam 

melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik bagi Ma’had Aly dan Diniyah 

Takmiliyah Aly (DTAy) di seluruh wilayah Indonesia.  

B.  Waktu Penyusunan dan Sosialisasi Nomor Statistik

Proses penyusunan dan penetapan nomor statistik oleh setiap unit penanggungjawab 

yang telah ditunjuk sudah harus dilakukan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  10

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan 

Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, yakni tanggal 23 Desember 2008. Batas waktu bagi 

masing-masing unit penanggungjawab untuk menyelesaikan proses penyusunan dan penetapan 

nomor statistik lembaga pendidikan Islam ini adalah selambat-lambatnya sampai tanggal 31 

Desember 2009. 

Selanjutnya, masing-masing unit penanggungjawab harus mulai melakukan sosialisasi 

nomor statistik kepada unit kerja/instansi terkait  dan seluruh lembaga pendidikan Islam yang 

menjadi sasaran pemberian nomor statistik pada tanggal 2 Januari 2010. Batas waktu bagi 

setiap unit penanggungjawab untuk melakukan sosialisasi nomor statistik baru ini adalah 

selambat-lambatnya sampai tanggal 30 April 2010.  

Selain itu, setiap unit penanggungjawab juga harus memberikan laporan tentang daftar 

nomor statistik lembaga pendidikan Islam untuk setiap jenis lembaga yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian 

Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 

2010, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.  

C.  Masa Berlaku Nomor Statistik Baru 

Nomor statistik lembaga pendidikan Islam yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit 

penanggungjawab, diharapkan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Tahun Pelajaran 

2010-2011 (per tanggal 1 Juli 2010) dan akan berlaku secara permanen selama lembaga 

pendidikan yang bersangkutan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.  

D.  Pemberian Nomor Statistik Lembaga Baru 

Apabila terdapat lembaga pendidikan Islam yang baru berdiri di suatu wilayah, maka unit 

penanggungjawab berkewajiban untuk memberikan nomor statistik bagi lembaga pendidikan 

tersebut. Akan tetapi, pemberian nomor statistik baru dapat dilakukan apabila lembaga 

pendidikan yang baru tersebut sudah memperoleh ijin operasional dari Departemen Agama.  

Apabila terjadi pemberian nomor statistik baru yang disebabkan karena adanya lembaga 

pendidikan baru, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan 

Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses pemberian nomor statistik baru, 

dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.  

E.  Penutupan Lembaga 

Apabila terdapat lembaga pendidikan islam yang tidak dapat lagi menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana layaknya lembaga  pendidikan, sehingga akhirnya 

dinyatakan tutup, maka unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor 

statistik yang sudah diberikan kepada lembaga pendidikan tersebut. Nomor statistik yang sudah 

dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun.  Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  11

Jika pada tahun-tahun berikutnya, lembaga pendidikan yang tutup tersebut memutuskan 

untuk beroperasional kembali, maka lembaga pendidikan itu akan dianggap sebagai lembaga 

baru yang harus mengajukan perijinan kembali kepada Departemen Agama dan akan mendapat 

nomor statistik baru. 

Apabila terjadi penutupan lembaga pendidikan yang berakibat pada penghapusan nomor 

statistik lembaga tersebut, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data Setditjen 

Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan  setelah proses penghapusan, dengan 

menggunakan format tabel yang ditetapkan.  

F.  Penggabungan (Merger) Lembaga  

Apabila terdapat dua atau lebih lembaga pendidikan  yang sejenis melakukan 

penggabungan (merger), maka unit penanggungjawab berhak untuk menetapkan nomor 

statistik yang dipertahankan, dalam hal ini adalah  nomor statistik lembaga induk. Lembaga 

induk diputuskan berdasarkan kesepakatan dari lembaga-lembaga pendidikan yang merger. 

Selanjutnya, unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik 

dari lembaga-lembaga lain (lembaga non-induk). Nomor statistik yang sudah dicabut dan 

dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun.  

Jika pada tahun-tahun berikutnya, lembaga pendidikan yang merger tersebut 

memutuskan untuk beroperasional kembali secara terpisah (berdiri sendiri), maka lembaga itu 

akan dianggap sebagai lembaga baru yang harus mengajukan perijinan kembali kepada 

Departemen Agama dan akan mendapat nomor statistik baru. 

Apabila terjadi penggabungan (merger) lembaga yang berakibat pada penghapusan satu 

atau lebih nomor statistik lembaga, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan 

kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam  hal ini Bagian Perencanaan dan Data 

Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, 

dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.  

G. Perubahan Nomor Statistik 

Nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga pendidikan Islam masih 

dimungkinkan untuk mengalami perubahan dengan catatan perubahan tersebut dilakukan oleh 

unit penanggungjawab dan tetap berpedoman pada sistematika penyusunan nomor statistik 

yang sudah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam. Setidaknya terdapat 2 (dua) kemungkinan 

alasan yang bisa menjadi dasar untuk melakukan perubahan nomor statistik, yaitu: 

1. Perubahan Status Lembaga (Penegerian Lembaga; atau  Alih Status 

PTAIN) 

Apabila terdapat lembaga pendidikan yang mengalami  perubahan status 

pengelolaan, misalnya yang diakibatkan karena adanya proses penegerian lembaga atau Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  12

alih status perguruan tinggi agama Islam (misalnya: dari STAIN beralih status menjadi 

IAIN; atau dari IAIN beralih status menjadi UIN; dll), maka unit penanggungjawab 

berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga pendidikan 

tersebut. Unit penanggungjawab juga berhak untuk mencabut dan menghapus nomor 

statistik lama dari lembaga tersebut. Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu 

tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun. 

Apabila terjadi perubahan nomor statistik yang disebabkan karena terjadinya 

perubahan status lembaga, yang berakibat pada pembentukan dan/atau penghapusan 

satu atau lebih nomor statistik, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan 

kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data 

Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, 

dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.  

2. Pemekaran Wilayah (Provinsi; Kabupaten/Kota) 

Dalam panduan penyusunan nomor statistik yang telah disusun oleh Ditjen 

Pendidikan Islam, salah satu unsur yang digunakan untuk membentuk nomor statistik 

lembaga pendidikan Islam adalah kode wilayah, yang terdiri atas kode provinsi dan kode 

kabupaten/kota. Kode wilayah yang digunakan sebagai acuan dalam panduan tersebut 

adalah kode wilayah yang disusun oleh Departemen Dalam Negeri dan Badan Pusat 

Statistik (BPS).  

Apabila terjadi pemekaran di suatu wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, 

maka unit penanggungjawab tidak berkewajiban untuk  melakukan perubahan terhadap 

nomor statistik lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk. 

Oleh karena itu, nomor statistik yang berlaku bagi  lembaga-lembaga pendidikan yang 

masih menjadi binaan wilayah induk adalah nomor statistik sebelumnya (tetap). 

Sementara itu, bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang setelah terjadi 

pemekaran wilayah termasuk ke dalam wilayah yang baru, maka unit penanggungjawab 

berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga-lembaga 

pendidikan tersebut. Akan tetapi proses perubahan nomor statistik ini baru dapat 

dilakukan setelah Ditjen Pendidikan Islam melakukan  penyempurnaan susunan kode 

wilayah sesuai dengan kode wilayah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri 

dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selama belum ada penyesuaian kode wilayah baru, 

nomor statistik yang berlaku adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya. 

Dalam pelaksanaannya, perubahan nomor statistik lembaga pendidikan Islam harus 

tetap berpedoman kepada sistematika penyusunan nomor statistik yang telah disusun 

oleh Ditjen Pendidikan Islam. Selanjutnya, unit penanggungjawab berhak untuk 

mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga-lembaga tersebut. Nomor 

statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain 

dengan alasan apapun. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  13

Apabila terjadi perubahan nomor statistik yang disebabkan karena terjadinya 

pemekaran wilayah yang berakibat pada pembentukan dan/atau penghapusan satu atau 

lebih nomor statistik, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini  Bagian Perencanaan dan Data 

Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, 

dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.  

H. Contoh Penyusunan Nomor Statistik 

Berikut ini diberikan contoh penyusunan nomor statistik untuk masing-masing kelompok 

lembaga pendidikan, yakni Contoh I untuk kelompok lembaga pendidikan umum berciri 

khas Islam formal dan Pendidikan Diniyah dan Contoh II untuk kelompok lembaga 

pendidikan Pondok Pesantren. 

Contoh I :  Penyusunan NSPAUD untuk RA Al Makmur di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam

Langkah-langkah penyusunan nomor statistik adalah sebagai berikut: 

1. Tiga kotak pertama (kotak ke-1, 2 dan 3) diisi dengan kode jenis lembaga. Kode untuk RA

adalah ”101”. Sehingga pada kotak ke-1, 2 dan 3 ditulis:  

1 0 1 

2. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-4) diisi dengan kode status lembaga. Status lembaga 

untuk seluruh RA adalah Swasta. Kode untuk status Swasta adalah ”2”. Sehingga pada 

kotak ke-4 ditulis: 

2

3. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-5 dan 6) diisi dengan kode provinsi. Kode untuk Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam adalah ”11”. Sehingga pada kotak ke-5 dan 6 ditulis: 

1 1 

4. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-7 dan 8) diisi dengan kode kabupaten/kota. Kode untuk 

Kabupaten Aceh Selatan adalah ”01”. Sehingga pada kotak ke-7 dan 8 ditulis: 

0 1 

5. Empat kotak terakhir (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) diisi dengan nomor urut lembaga di 

kabupaten yang bersangkutan. Misalnya di Kabupaten  Aceh Selatan, RA Al Makmur 

mendapat nomor urut ”32”, pada kotak ke-9, 10, 11 dan 12 ditulis: 

0 0 3 2 Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  14

6. Dari langkah-langkah diatas, maka akan diperoleh NSPAUD untuk RA Al Makmur di 

Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:  

1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 

Contoh II :  Penyusunan NSPP untuk PP Nurul Huda di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam

Langkah-langkah penyusunan nomor statistik adalah sebagai berikut: 

1. Kotak pertama (kotak ke-1) diisi dengan kode jenis  lembaga. Kode untuk  Pondok 

Pesantren adalah ”5”. Sehingga pada kotak ke-1 ditulis:  

5

2. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-2) diisi dengan kode keberadaan program Pengajian Kitab 

(Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma’had Takhassus) yang diselenggarakan oleh pondok 

pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini menyelenggarakan program Pengajian Kitab (Ibtidai, 

Tsanawi, Ulya, dan Ma’had Takhassus), maka kode yang dipilih adalah ”1”. Sehingga pada 

kotak ke-2 ditulis: 

1

3. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-3) diisi dengan kode keberadaan program Muadalah yang 

diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini tidak 

menyelenggarakan program Muadalah, maka kode yang dipilih adalah ”0”. Sehingga pada 

kotak ke-3 ditulis: 

0

4. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-4) diisi dengan kode keberadaan program Pendidikan 

Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini 

menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, 

Paket A, Paket B dan Paket C), maka kode yang dipilih adalah ”3”. Sehingga pada kotak ke-

4 ditulis: 

3

5. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-5 dan 6) diisi dengan kode provinsi. Kode untuk Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam adalah ”11”. Sehingga pada kotak ke-5 dan 6 ditulis: 

1 1 

6. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-7 dan 8) diisi dengan kode kabupaten/kota. Kode untuk 

Kabupaten Aceh Selatan adalah ”01”. Sehingga pada kotak ke-6 dan 7 ditulis: 

0 1 Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  15

7. Empat kotak selanjutnya (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) diisi dengan nomor urut lembaga di 

kabupaten yang bersangkutan. Misalnya di Kabupaten  Aceh Selatan, PP Nurul Huda 

mendapat nomor urut ”7”, pada kotak ke-9, 10, 11 dan 12 ditulis: 

0 0 0 7 

8. Dari langkah-langkah diatas, maka akan diperoleh NSPP untuk PP Nurul Huda di Kabupaten 

Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:  

5 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 7 

I.  Contoh Perubahan Nomor Statistik Akibat Perubahan Status Lembaga 

Contoh I :  Perubahan nomor statistik untuk Madrasah Aliyah 

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Persiapan Negeri Karimun di Kabupaten Karimun, 

Provinsi Kepulauan Riau pada awalnya memiliki nomor  statistik ”131221020009”, 

dengan keterangan: 

”131” = kode Madrasah Aliyah (digit ke-1 s/d 3); 

”2” = kode status lembaga swasta (digit ke-4); 

”21” = kode Provinsi Kepulauan Riau (digit ke-5 & 6); 

”02” = kode Kabupaten Karimun (digit ke-7 & 8); 

”0009” = nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12).  

Misalnya, suatu saat madrasah tersebut dinegerikan  dan berganti nama menjadi 

MAN Karimun, maka Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai unit 

penanggungjawab, berkewajiban untuk merubah nomor statistik madrasah tersebut 

dengan langkah sebagai berikut: 

Kode jenis lembaga untuk Madasah Aliyah (digit ke-1 s/d 3) adalah ”131”; 

Kode status lembaga negeri (digit ke-4) adalah ”1”; 

Kode Provinsi Kepulauan Riau (digit ke-5 & 6) = ”21”; 

Kode Kabupaten Karimun (digit ke-7 & 8) = ”02”; 

Nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12). Misalnya: nomor urut terakhir untuk MA 

Negeri di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah “0003”, maka nomor 

urut untuk MAN Karimun adalah nomor urut berikutnya, yaitu ”0004”. 

Dari langkah-langkah diatas, diperoleh nomor statistik untuk MAN Karimun yang baru 

tersebut adalah ”131121020004”. 

Contoh II :  Perubahan nomor statistik untuk Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Miftahul Huda di Kabupaten Cirebon, Provinsi 

Jawa Barat pada awalnya memiliki nomor statistik ”111232090036”, dengan 

keterangan: Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  16

”111” = kode Madrasah Ibtidaiyah (digit ke-1 s/d 3); 

”2” = kode status lembaga swasta (digit ke-4); 

”32” = kode Provinsi Jawa Barat (digit ke-5 & 6); 

”09” = kode Kabupaten Cirebon (digit ke-7 & 8); 

”0036” = nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12).  

Misalnya, suatu saat madrasah tersebut dinegerikan  dan berganti nama menjadi 

MIN Ciuyah, maka Kandepag Kab. Cirebon sebagai unit penanggungjawab, berkewajiban 

untuk merubah nomor statistik madrasah tersebut dengan langkah sebagai berikut: 

Kode jenis lembaga untuk Madrasah Ibtidaiyah (digit ke-1 s/d 3) adalah ”111”; 

Kode status lembaga negeri (digit ke-4) adalah ”1”; 

Kode Provinsi Jawa Barat (digit ke-5 & 6) = ”32”; 

Kode Kabupaten Cirebon (digit ke-7 & 8) = ”09”; 

Nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12). Misalnya: nomor urut terakhir untuk MI 

Negeri di Kabupaten Cirebon adalah “0008“, maka nomor urut untuk MIN Ciuyah 

adalah nomor urut berikutnya, yaitu ”0009”. 

Dari langkah-langkah diatas, diperoleh nomor statistik untuk MIN Ciuyah yang baru 

tersebut adalah ”111132090009”. 

J.  Diagram Alur Penyusunan Nomor Statistik 

Secara ringkas, alur dalam proses penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  17

Keterangan :

: Sosialisasi Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam dari Ditjen Pendidikan Islam (Bagian

Perencanaan dan Data) kepada Unit Penanggungjawab (Direktorat, Kanwil dan Kandepag)

: Pelaporan Daftar Nomor Statistik dari Unit Penanggungjawab (Direktorat, Kanwil dan Kandepag)

kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data)

: Sosialisasi Nomor Statistik dari Unit Penanggungjawab (Direktorat, Kanwil dan Kandepag) kepada

setiap lembaga pendidikan yang menjadi sasaran pemberian nomor statistik

Daftar Singkatan :

RA : Raudhatul Athfal DTA : Diniyah Takmiliyah Awwaliyah

MI : Madrasah Ibtidaiyah DTW : Diniyah Takmiliyah Wustha

MTs : Madrasah Tsanawiyah DTUy : Diniyah Takmiliyah Ulya

MA : Madrasah Aliyah DTAy : Diniyah Takmiliyah Aly

PTAI : Perguruan Tinggi Agama Islam MAy : Ma'had Aly

FAI : Fakultas Agama Islam TPQ : Taman Pendidikan Qur'an

PDTK : Pend. Diniyah Kanak-Kanak TKQ : Taman Kanak-kanak Qur'an

PDD : Pend. Diniyah Dasar TQA : Ta'limul Qur'an Lil Aulad

PDMP : Pend. Diniyah Menengah Pertama PP : Pondok Pesantren

PDMA : Pend. Diniyah Menengah Atas MT : Majelis Taklim

Batas Waktu

31 Desember 2009

Laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam Direktorat, Kanwil dan Kandepag

Pemberlakuan Secara Resmi Lembaga Pendidikan Islam 1 Juli 2010

30 Juni 2010

DIAGRAM ALUR

PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Dit. PD-Pontren

MAy, DTAy

Dit. Diktis

PTAI, FAI

Ditjen Pendidikan Islam

(Bagian Perencanaan dan Data)

Kanwil Depag Provinsi

Mapenda MA

Pekapontren PDMA, DTUy

Kandepag Kab./Kota

Mapenda

Pekapontren

RA, MI, MTs

PDTK, PDD, PDMP, DTA, 

DTW, TKQ, TQA, TPQ, 

MT, PP

Lembaga Pendidikan Islam

Unit Penanggungjawab

Direktorat, Kanwil dan Kandepag

Direktorat, Kanwil dan Kandepag

RA, MI, MTs, MA, PDTK, PDD, PDMP, PDMA, DTA, DTW, 

DTUy, TKQ, TPQ, TQA, MT, PP, MAy, DTAy, PTAI, FAI

BATAS WAKTU PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN SOSIALISASI NOMOR STATISTIK

30 April 2010

Kegiatan

Proses Penyusunan dan Penetapan

Sosialisasi kepada Lembaga PendidikanBuku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam - Tahun 2009  18

I - II

Sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah saat ini menjadi salah satu organisasi yang besar yang telah berumur hampir satu abad dan telah banyak sumbangsihnya kepada bangsa ini terutama dalam bidang pendidikan.

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH. Ahmad  Dahlan .

Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.

Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan.

Tunjangan Fungsional GBPNS

Persyaratan:

1. Usulan dari Kepala Madrasah
2. Rekap Usulan / nama - nama Guru (Format Exel 98-2003)
3. Pernyataan Kepala Madrasah bermeterai 6000
4. Pernyataan Kinerja bermeterai 6000
5. Foto copy Rekening BRI yang masih aktif

dibuat rangkap dua (2) terakhir diserahkan tgl, 18 Nopember 2011

Peristiwa Heroik 10 Nop 1945

Laskar Islam pengobar semangat perang 10 Nop 45

“Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab, Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar..! Allahu Akbar..! Allahu Akbar…! Merdeka !”

Penggalan pidato berapi-api Bung Tomo itu tak lepas dari pekik takbir dan kata merdeka, yang merupakan ciri khas pidatonya dalam membakar semangat kepahlawanan para pejuang Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Kalimat itu selalu digunakan dalam mengawali dan mengakhiri pidato. Bukan merdeka atau mati. Padahal dalam rentang waktu proklamasi 17 Agustus 1945 hingga Oktober 1945, pekik ‘merdeka atau mati’ sudah tersosialisasi secara luas di seluruh penjuru tanah air.

"Bung Tomo tampaknya cukup tahu kalau para pejuang yang terjun langsung dalam peristiwa itu adalah umat Islam," kata Rosdiansyah, alumnus Institute of Social Studies Den Haag, Belanda, kepada MATAN. Dengan demikian, kalimat takbir yang dipekikkan Bung Tomo tidak dilakukan dengan asal-asalan, tetapi melalui perhitungan psikologis yang cukup matang. Sebab, Lanjut Rosdiansyah, penggunaan takbir saat berperang mempertahankan tanah air adalah panggilan perang suci, jihad fi sabilillah.

Dugaan ini semakin menemukan konteksnya seiring dengan terbitnya In memoriam: Sutomo, hasil disertasi William H. Frederick, di Cornell University. Buku yang diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyo dengan judul Bung Tomo: Pandangan dan Gejolak (1979) itu disebut bahwa teriakan Allahu Akbar sebelum dan sesudah (pidato, red), diperhitungkan untuk menarik perhatian orang Islam Surabaya yang taat, tetapi belum terjaring dalam perlawanan melawan penjajah. Kesimpulan ini diambil setelah Frederick mewawancarai langsung Bung Tomo sebelum wafat pada tahun 1981, yaitu 1972-1973.

Propaganda Islami inilah yang menggerakkan rakyat ikut aktif dalam perjuangan melawan musuh, yaitu tentara Inggris yang menyelundupkan tentara Belanda, Netherlands Indies Civil Adminsitration (NICA). Meski bersenjata seadanya, mereka dengan gagah berani berhadapan langsung melawan Inggris di daerah Pambun dan Bubutan. "Inilah yang membedakan pertempuran di Surabaya dengan daerah lain. Surabaya tidak menerapkan perang gerilya, tetapi face to face," terang Rosdiansyah.

Meski bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi tidak semua negara di dunia mengakuinya, termasuk Belanda dan sekutunya. Belum genap satu bulan sejak diproklamirkan, Indonesia mulai diserang kembali oleh Belanda dan sekutunya. Sehingga para kiai dan santrinya bergabung ke pasukan nonreguler Sabilillah dan Hizbullah untuk menghadang kolonial masuk kembali ke Indonesia. Berbagai pesantren yang merupakan tempat pendidikan berubah fungsi sebagai markas pasukan kedua satuan itu, dan setiap saat siap menunggu komando untuk berangkat ke medan perang.

Di Surabaya, beberapa tokoh Islam berkumpul, mengatur strategi menghadapi serangan Sekutu yang telah mengultimatum Indonesia untuk ‘menyerah’ pada 9 November 1945. Diantara mereka ada KH. Mas Mansur, KH. Abdul Wahab Hasbullah, Bung Tomo, Roeslan Abdul Ghani, dan Dul Arnowo. (Baca:

Sedemikian dahsyat perlawanan umat Islam, sampai salah seorang komandan pasukan India, Zia-ul-Haq, terheran-heran menyaksikan para Kyai dan santri bertakbir sambil mengacungkan senjata. Sebagai muslim, hati Zia-ul-Haq terenyuh, dan dia pun menarik diri dari medan perang. Sikap tentara yang kemudian menjadi Presiden Pakistan ini tentu saja semakin menyulitkan pasukan Inggris menguasai Indonesia dari sisi Surabaya.

Peran penting umat Islam dalam peristiwa 10 November itu juga diamini oleh KH Sholahuddin Wahid, cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy'ari. Menurut pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang ini, kakeknya bersama beberapa Kyai berunding dan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 harus dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia. "Umat Islam wajib membantu tentara Indonesia yang saat itu baru didirikan untuk melawan Belanda, dan siapa yang gugur mendapat status syahid,” kenangnya.

Untuk itulah, KH Hasyim Asy’ari memerintahkan KH Wahab Chasbullah dan KH Bisri Syamsuri untuk mengumpulkan Kyai se-Jawa dan Madura. Para Kyai dari itu lantas rapat di Kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO), Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, dan dipimpin Kyai Wahab Chasbullah pada 22 Oktober 1945. Pada 23 Oktober 1945, KH. Hasyim Asy’ari, atas nama PBNU, mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah, yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad. "Itulah yang mendorong kaum muda untuk menyambut seruan Bung Tomo untuk berperang melawan tentara Inggris dan Belanda," paparnya.

Resolusi jihad itu lahir karena tentara Indonesia yang baru berdiri belum sekuat sekarang, bahkan berdirinya saja masih beberapa minggu. Dalam resolusi itu disebutkan, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada'. Sedangkan warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. "Kesadaran itu menunjukkan bahwa kalangan santri mempunyai nasionalisme yang tinggi untuk mengusir penjajah," terang Kyai yang akrab dengan panggilan Gus Sholah itu.

Untuk menyambut pidato di radio yang menggelora dari Bung Tomo, maka semakin mantaplah semangat heroisme para pejuang yang berada di lapangan. Tidak hanya itu, laskar Hisbullah dan Sabilillah sebagai sayap militer umat Islam mulai berduyun-duyun memasuki Surabaya untuk menghadang kembalinya sang penjajah. Di antara alumnus kedua laskar yang ikut bertempur di Surabaya itu adalah KH Munasir Ali, KH Yusuf Hasyim, KH Baidowi, KH Mukhlas Rowi, dan KH Sulanam Samsun.

Tidak beda dengan Jatim bagian Selatan, seruan jihad melawan kolonial juga berkumandang keras di Jatim bagian Utara. Tampil sebagai pelopor adalah KH. Amin dari Tunggul, Paciran, Lamongan, sebagai komandan Hizbullah. Meski saat itu teknologi belum maju, tetapi KH Amin menjalin komunikasi yang baik dengan para Kyai di Jombang, Solo, dan Yogyakarta. "Saat itu sudah ada dua guru dari Muhammadiyah Yogyakarta yang ikut mengajar di lembaga pendidikan yang didirikan Kyai Amin. Namanya Bunyamin dan Mazidah," tutur KH Hazim Amin, anak sulung KH Amin.

Sehingga saat mendengar Inggris akan mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 dengan 'misi' mengembalikan Indonesia kepada Belanda, maka KH Amin menggelar rapat bersama para Kyai di wilayahnya. Menurut penuturan Kyai Hazim, pertemuan itu dilakukan di daerah Blimbing, Paciran. Bersama dengan Kyai Ridlwan Syarqowi (pendiri Pondok Modern Muhammadiyah Paciran), Kyai Hazim menjadi saksi pertemuan yang melibatkan KH Adnan Noer, KH Anshory (ayahanda mantan Ketua PDM Lamongan, KH Afnan Anshory), dan KH Sa'dullah. "Namun, saat itu saya masih kecil," tutur pria yang saat ini dipercaya sebagai penasehat PDM Bojonegoro tersebut.

Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pengiriman anggota laskar ke Surabaya untuk menghadang 6000 pasukan Brigade 49, Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal AWS Mallaby. Tidak ketinggalan, KH Amin juga berangkat ke Surabaya, termasuk mengusahakan pendanaannya untuk berangkat. "Untuk pendanaan, beliau menyerahkan 100 gram emas yang terdiri dari kalung, gelang, dan cincin," ungkap Kyai Hazim yang saat itu melihat langsung.

Kepahlawanan KH Amin dalam peristiwa 10 November memang cukup legendaris sampai sekarang. Bahkan saat itu ada stasiun radio yang menyiarkan bahwa KH Amin adalah seorang yang tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur di Surabaya. Bahkan, dia juga dikabarkan tidak mati, meski dilempari bom sebanyak 8 kali. Siaran inilah yang membuat kepulangan KH Amin ke Tunggul disambut oleh 3000-an orang untuk meminta ijazah ‘kekebalan’ darinya. Kondisi ini tentu saja membuatnya marah. “Beliau mengatakan tidak mati karena bomnya meleset," kenang Hazim saat ayahnya datang dari Surabaya

Namun seperti para Kyai pada umumnya, setelah revolusi fisik mereka tidak melanjutkan karier militernya secara maksimal. KH Amin hanya sebentar masuk militer, meski sempat mengalami perubahan nama dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dia merasa lebih cocok menjadi pengasuh pondok, sehingga mengundurkan diri dari tentara. "Beliau mundur dari TNI ketika berpangkat mayor," papar Hazim.

Ribuan anggota lain menempuh jalan seperti yang diambil KH Amin, yaitu menanggalkan atribut militer dan kembali ke pesantren. Sebuah langkah sama yang diambil oleh KH Munasir Ali, KH Yusuf Hasyim, dan KH Baidowi. Sebagian besar bahkan memilih untuk menyingkir dari arena politik sama sekali, sehingga sejarah akhirnya menenggelamkan kiprah mereka yang sebenarnya luar biasa. Bukankah sejarah yang tertulis adalah hak dan kadangkala monopoli golongan atau kelompok yang menang dalam pertarungan politik? mz abidin, riza fachruddin, kholid

Lima butir Resolusi Jihad

1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan

2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong

3. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan tentara Sekutu pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia

4. Umat Islam harus mengangkat senjata melawan Belanda dan tentara Sekutu yang ingin menjajah Indonesia kembali

5. Kewajiban ini merupakan perang suci bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu secara material terhadap mereka yang berjuang.